Terbit di Harian Solopos edisi 17 Februari 2020

Barawidya.id – Pihak sekolah dan dinas pendidikan biasanya melakukan “cuci tangan” dengan memindahkan bahkan memecat guru, mengirimkan pelaku dan korban ke psikolog. Mereka lupa bahwa kekerasan itu lahir dari ekosistem sekolah sendiri yang semakin menilai manusia dengan angka dan bukan sebagai manusia yang memiliki rasa dan cipta. Kemudian mereka sibuk membuat tata tertib yang lebih ketat sebagai “pencegahan”, padahal sekolah bukan institusi penegak hukum yang mengurusi korban dan pelaku.

Sekolah kita umumnya masih berkutat di ruang sempit dengan dinamika hukuman dan hadiah yang lagi-lagi ditentukan dari angka, bahkan semakin sempit lagi dengan hanya memperhatikan mata pelajaran prestisius seperti kimia, fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Sebaliknya, siswa yang berprestasi di bidang seni, olahraga, dan sastra tak menjadi kebanggaan sekolah. Mengingat ungkapan Albert Einstein yang terkenal, “Semua orang itu jenius. Tapi jika kamu menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya dalam memanjat pohon, ikan itu akan hidup selamanya dengan berpikir bahwa dirinya bodoh.” Tentu saja tak adil menilai prestasi juara kimia dari kemampuannya lompat jauh yang buruk. Juga sebaliknya, menilai kemahiran pelukis dari kemampuannya menghapal rumus.

Sekolah penuh aturan dan angka itu semakin jauh dari konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara yang menilai manusia dengan tiga daya jiwa: cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah daya pikir yang mencari kebenaran melalui nalar dan logika. Rasa adalah kecerdasan batin yang menilai benar salah melalui penilaian moral. Karsa adalah kemampuan bertindak menjawab tantangan dan persoalan di sekitarnya. Sekolah tanpa cipta, rasa, dan karsa dapat diartikan sebagai industri penghasil “passenger” atau penumpang.

Menurut Prof Rhenald Kasali dalam bukunya Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger? (2018), seorang passenger hanyanya seorang penumpang, tidak perlu tahu arah jalan, boleh tertidur, tidak perlu merawat kendaraan. Sedangkan driver dituntut bisa mengemudikan “kendaraan” menuju titik tertentu, harus tahu jalan, dilarang mengantuk apalagi tertidur, harus mampu merawat kendaraan.

Dengan sistem pendidikan yang tak memberikan ruang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, daya juang, dan kejujuran. Sekolah hanya menciptakan lulusan bermental passenger yang kurang mandiri, dikendalikan oleh kehidupan “rutin”, mudah mengeluh sepanjang perjalanan hidup, tidak tahu alternatif jalan keluar, dan mudah frustrasi dengan perubahan.

Mental driver menurut Prof Rhenald adalah insan yang memiliki (1) Inisiatif: Dengan bekerja tanpa ada yang menyuruh, berani mengambil langkah beresiko, responsive, dan cepat membaca gejala. (2) Melayani: Orang yang berpikir tentang orang lain, mampu mendengarkan, mau memahami, peduli, dan berempati. (3) Navigasi: Kemampuan membawa gerbong ke tujuan, tahu arah, mampu mengarahkan, memberi semangat, dan bertindak. (4) Tanggung Jawab: Tidak menyalahkan orang lain, tidak berbelit-belit atau menutupi kesalahan diri sendiri.

Mentalitas driver ala Prof Rhenald tentu sebagian dari impian orang atas anaknya yang sudah bersekolah. Sebab dimulai dari kemampuan mengendarai diri sendiri, seseorang diharapkan dapat mengendarai orang lain, perusahaan, dan bangsa. Namun tentu saja proses “sekolah driver” ini tidak mudah dan tidak singkat.

Secara sederhana, sekolah mesti dikembalikan sebagai Taman Siswa seperti yang digagas          Ki Hadjar Dewantara, taman siswa yang sungguh-sungguh berarti sebuah taman atau tempat bagi siswa untuk bertumbuh dan berkembang. Sekolah mesti dikembalikan ke khitahnya sebagai  skhole, scola, scolae atau schola (Latin) yang artinya mengisi waktu luang, (Sekolah Itu Candu, Roem Topatimasang, 2010). Sebab mulanya pada zaman Yunani Kuno, laki-laki dewasa yang memiliki waktu luang pergi mengunjungi ahli tertentu untuk bertanya mengenai hal-hal yang perlu ia ketahui.

Berjalannya waktu, dengan tuntutan pekerjaan yang semakin banyak, orang tua merasa tak lagi berwaktu untuk mengajari putri-putranya kemampuan tertentu, kemudian kebiasaan ber-schola itu dipasarahkan pada orang-orang pandai dalam jangka waktu tertentu sampai anak-anaknya dianggap siap menjalankan kehidupan lazimnya sebagai orang dewasa. Hingga pada 1657, John Amos Comenius, Bapak Pendidikan Modern, menulis Didactica Magna sebagai awal mula pelembagaan proses dan pola asuh anak menjadi sistematis dan metodis, hingga hari ini.

Namun, dapatkah sistem pendidikan yang amat ruwet hari ini dikembalikan menjadi schola alias mengisi waktu luang? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam peluncuran Merdeka Belajar pada Desember tahun lalu sempat menyebutkan bahwa ada sekolah-sekolah yang bereksperimen menyusun kurikulumnya sendiri. Bisa jadi yang Mas Menteri maksud adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Anak Alam (SALAM) di Nitriprayan Yogyakarta. Sebab, pada 19 November 2019 pendiri Gojek itu mengundang Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rektor Universitas Sanata Dharma, guru SMA De Britto, Kepala SMAN 1 Kokap, dan pendiri Sanggar Anak Alam.

Di SALAM, siswanya tak berseragam, boleh bersendal, boleh berambut gondrong dan dicat warna warni. Namun “kelainan” itu tak hanya tampak luar, karena satu kelas diupayakan maksimal 15 siswa dengan 3 fasilitator belajar, masing-masing fasilitator ini setiap hari mencatat dinamika 5 anak didiknya dengan cermat, mulai dari konflik dengan teman, pertanyaan, dan perkembangan atau perubahan lainnya. Di “sekolah” yang bermula dari kelompok belajar di rumah Sri Wahyaningsih ini tidak ada mata pelajaran dan pemisahan kelas IPA, IPS, dan Bahasa.

Setiap anak diuji dari riset yang dipilih sesuai minatnya, ada yang riset tentang layang-layang, fotografi, sampai membuat motor modifikasi. Tugas fasilitator adalah memantau perkembangan riset anak dan menyambungkannya dengan sumber informasi melalui wawancara dengan para ahli, buku, atau sumber informasi apapun yang mendukung riset anak.

Untuk dapat melanjutkan jejang pendidikan, anak SALAM tetap harus ikut Ujian Nasional (UN). Namun, alih-alih menjadi budak kursus yang menegangkan menjelang UN, anak SALAM malah meriset soal-soal ujian dengan menalar manfaatnya bagi kehidupan keseharian mereka serta mencari sumber informasi tambahan sendiri saat mengalami kesulitan mengerjakan.

Seperti pepatah Afrika “Dibutuhkan satu desa untuk mendidik seorang anak”, tumbuh kembang anak tak bisa dipasrahkan pada para ahli hanya karena orang tua tak ada lagi waktu untuk mendidik anaknya. Peran serta pemerintah yang tak sekadar menyusun sistem “pemadam kebakaran” saat terjadi kegagalan dalam sekolah juga diperlukan sebagai yang punya kuasa menentukan sistem yang dianut seluruh bangsa, sebagai komunitas masyarakat juga perlu untuk kembali memperhatikan anak tetangga dan berperan sebagai orang tua mereka. Sehingga ungkapan Romo Mangun, “Anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya,” menjadi realita Merdeka Belajar yang digagas pemerintah.

Yohanes Bara – yohanesbara@gmail.com

Tertarik pada pengembangan orang muda, isu terorisme, dan jurnalistik.
Kontributor Pusat Media Damai – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Founder TOBEMORE Learning Center.
Mahasiswa Magister Manajemen (SDM) – FE UAJY
.