Barawidya.id – Hati ini kelu kala kerukunan beragama dibabat oleh para manusia jahat yang tampaknya tak punya cinta. Obrolan dengan sesama manusia yang lain agama dan suku menjadi dingin, saling menyimpan curiga dan dendam.

Pada Agustus 1945, setelah Jepang mundur, Mgr. Soegijapranata langsung mengibarkan bendera Merah Putih di depan Pastoran Gereja Santo Yusuf Gedangan Semarang, pusat Vikaris Apostolik Semarang kala itu. Lalu, pada 18 Januari 1947, Mgr. Soegijapranata berpindah dari Pastoran Gedangan ke Gereja St. Yusup Bintaran Yogyakarta agar dapat terlibat aktif dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pidatonya yang disiarkan RRI (Radio Republik Indonesia), Mgr. Soegijapranata juga mengajak orang-orang Katolik agar bekerja sama dengan pejuang Indonesia.

Slogan 100% Katolik 100% Indonesia senyatanya tak sekadar jargon Mgr. Soegijapranata. Slogan itu ia hidupi bersama umat Katolik seluruhnya. Lalu, mengapa belakangan ini umat Katolik cenderung abai terhadap persoalan bangsa, persoalan yang sehari-hari juga dihadapi masing-masing umat Katolik?

Menurut J. Kristiadi, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat berdampak pada seluruh bangsa. “Bukan SARA tunggal, melainkan adonan dari keempatnya. Ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kekerasan yang tidak ada batasnya,” ungkap Kristiadi.

Baca juga: Papua: Rasialisme dan Kekerasan Virtual

Kekerasan tiada batas itu dapat terjadi karena mengeksploitasi sentimen dan perbedaan yang merupakan takdir atau pilihan hidup. “Takdir jadi orang Batak, Papua, Jawa, dan lainnya. Pilihan memeluk agama tertentu. Kalau ini dipakai untuk kepentingan politik, menjadi tidak nyambung, karena politik itu persoalan rasional yang dipakai untuk memilih pemimpin melalui suara yang bisa dihitung. Sedangkan suku dan agama tidak seperti itu,” papar alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada ini.

Politik SARA, menurut Kristiadi, akan melumpuhkan institusi sipil yang seharusnya diagungkan rakyat. “Institusi-institusi pemerintah harus dipercaya karena kredibilitasnya menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan kita semua. Tetapi, jika kepercayaan rakyat rendah, karena institusi itu performanya buruk, tidak menjalankan fungsinya secara benar, maka akan terjadi pembusukan pada institusi itu. Dan, tidak dipercaya rakyat adalah awal kegagalan suatu negara,” paparnya.

Kegagalan itu seperti yang terjadi di Korea Utara, yang politiknya dikuasai sebagian elite yang sewenang-wenang membuat nuklir, sehingga rakyatnya miskin bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan kebijakan yang salah.

Kentalnya nuansa SARA dalam politik dinilai Kristiadi karena sifat insting manusiawi untuk berkelompok dengan yang sejenis. Pada mulanya, orang berkumpul mencari kesamaan jenis, kemudian mencari kesamaan pemikiran. “Sikap kritis masing-masing orang tentu berbeda, tetapi kemudian mengambil keputusan apakah akan bergabung dengan pemikiran tersebut atau justru anti. Mulanya di situ,” tambahnya.

Oleh sebab itu, srawung (bergaul) dirasa penting untuk melebur rasa berbeda menjadi persatuan sesama bangsa Indonesia. Srawung adalah upaya manusia untuk melebur dengan sesama manusia tanpa sekat-sekat perbedaan. Menurut Kristiadi, srawung juga merupakan politik. “Berpolitik jangan dibatasi pada politik praktis, menjadi pejabat, atau anggota partai. Berpolitik itu bisa melalui keterlibatan dan kepeduliaan kita terhadap persoalan masyarakat,” katanya.

Dalam wujud yang sederhana dapat diwujudkan melalui ronda lingkungan, membantu dalam perayaan agama lain sebagai penjaga parkir, keamanan, atau peran lain yang membantu. “Datangi yang berbeda agama dan suku, ayo terlibat untuk masyarakat umum juga, untuk bangsa Indonesia,” tekan Kristiadi.

“Gereja Indonesia jangan hanya bangun gedung, perbaiki kurikulum seminarinya. Karena pastor itu penjuru bagi umatnya, kalau pastornya bahlul (kurang kemampuan berpikir), nggak ngerti persoalan, umatnya begitu juga. Tapi untungnya tidak semua pastor begitu, ada banyak yang peduli politik,” kritik Kristiadi sembari menyebut Rm. Prof. Dr. Antonius Eddy Kristiyanto OFM, penulis buku Sakramen Politik, sebagai salah satu contohnya. Melalui buku itu, Kristiadi menganggap politik merupakan sesuatu yang suci, sesuci sakramen lainnya.

Namun, upaya pendidikan politik melalui media literasi dianggap kurang optimal oleh Kristiadi. “Peredaran buku seperti itu ‘kan terbatas, tidak juga dibaca seluruh seminaris. Maka, seminari harus menambah kurikulum, bagaimana menggelorakan cinta kasih dalam hidup bersama. Imbauan semacam ini telah disampaikan Paus Fransiskus dalam banyak pesannya, maka harus kita wujudkan,” jelas pria kelahiran Yogyakarta, 24 Maret 1948 ini.

Revolusi kasih dalam hidup bersama melalui kurikulum seminari itu dianggap penting oleh Kristiadi agar perubahan itu dapat tersistem dan terukur. “Kalau dari bawah memang bisa, tapi sulit dan lama. Kalau mau mengubah sesuatu harus masuk ke sistem,” tunjuknya. Ia mencontohkan revolusi industri di Eropa yang tidak serta-merta membuat pesawat, tetapi dimulai dari produksi baja. Oleh sebab itu, revolusi kasih mesti dilakukan bertahap dan tersistem.

“Indonesia ini babak belur dalam mengelola sumber daya manusia, bahkan bonus demografi yang katanya menguntungkan itu bisa jadi bencana besar kalau anak mudanya tidak disiapkan dari sekarang. Indonesia belum punya politik pendidikan, semua seperti mendidik robot, termasuk Gereja Katolik karena hanya suruh ngapalin Kitab Suci tapi sedikit aplikasi dalam hidup bermasyarakat,” papar Kristiadi. Namun, ia tak menafikan aktivitas seputar paroki dan altar. “Itu baik, tapi tidak cukup,” tambahnya.

Alumnus SMA Kolese De Britto ini mengatakan, merasul yang paling dahsyat adalah dengan terlibat dalam kebijakan politik. “Bagaimana penyelewengan dana daerah dapat diluruskan dengan nilai Kristiani yang mengedepankan kejujuran. Bagaimana membuat undang-undang yang pro kesejahteraan rakyat, yang kalau menjadi undang-undang harus ditaati 257 juta rakyat Indonesia,” tegasnya.

Namun, upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana. “Saat Misa khusyuk, tapi begitu di parkiran klakson-klakson tidak sabar, buang sampah sembarangan, unggah hal-hal provokatif di media sosial. Stop! Gereja mesti memulai politik pendidikan itu dari membangun karakter yang baik. Jangan cuma indroktrinasi dan menghafal-hafalkan,” sarannya.

Melalui proses pendidikan, ia mengajak Gereja untuk membangun karakter umat. “Bangun nilai-nilai kristiani yang universal dengan nilai keindonesiaan yang kuat. Mulai dari institusi pendidikan, misdinar, dan OMK. Aja mung lutisan (jangan cuma rujakan),” imbau Kristiadi.

Umat mesti disiapkan sejak dini agar dapat menduduki peran-peran strategis. Oleh sebab itu, selain karakter yang kuat, pengetahuan juga harus oke. “Kalau mau punya peran, ya, harus cerdas dong. Zaman now bisa banyak belajar dari Youtube dan Google. Pokoknya kemampuan berpikir harus terus dilatih dengan belajar banyak,” tegasnya.

Pada tataran yang lebih praktis, Kristiadi juga mengajak agar setiap orang memperhatikan pendidikan karakter dalam keluarga. “Keluarga merupakan inti dalam pendidikan karakter, fondasi dalam proses hidup seseorang. Tak perlu dengan cara yang hebat-hebat, cukup memberi contoh bagaimana orang tua memperlakukan satpam, sopir, penjual sayur, dan orang-orang di sekitarnya. Anak akan otomatis meniru keteladanan yang dibuat orang tuanya,” jelas Kristiadi.

Peran Gereja juga dibutuhkan dalam pembinaan keluarga Katolik, karena Gereja merupakan tempat konsultasi dan keluh kesah persoalan keluarga. “Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi dengan pembinaan dan sapaan yang intens, Gereja dapat menjadi rekan dalam membangun karakter umat,” kata Kristiadi. Sinergi Gereja, institusi pendidikan Katolik, seminari, dan keluarga diyakini Kristiadi dapat melahirkan tokoh-tokoh nasional yang dapat menggarami Indonesia.

Untuk meningkatkan kapasitas umatnya, Gereja juga mesti ambil bagian dan mendukung upaya-upaya awam yang peduli dan berjuang membangun karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. “Gereja harus memberikan dukungan dalam bentuk apa pun. Kalau tidak, itu berarti berkhianat kepada Allah Bapa. Allah Bapa saja berpolitik dalam menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengirim Putra-Nya,” tutup J. Kristiadi.

Pernah terbit di Majalah UTUSAN edisi Maret 2018

Yohanes Bara – yohanesbara@gmail.com

Tertarik pada pengembangan orang muda, isu terorisme, dan jurnalistik.
Bekerja di Majalah BASIS, UTUSAN, dan ROHANI.
Kontributor Pusat Media Damai – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Founder TOBEMORE Learning Center.
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen (SDM) – FE UAJY
.

Tonton wawancara eksklusif kami bersama J. Kristiadi, Peneliti Senior CSIS